Karni Ilyas Dan Gories Mere Diperiksa Kejati NTT Soal Dugaan Korupsi Aset Negara Yang Merugikan Negara Rp 3 Triliun !!!!

1X24JAM.COM,   Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  menjadwalkan ulang untuk memeriksa mantan Kepala BNN Gories Mere dan jurnalis senior Karni Ilyas. Atas Pemeriksaan keduanya terkait kasus dugaan korupsi aset tanah negara di Labuan Bajo yang merugikan negara, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores.

"Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo," Ucap Abdul  ketika dikonfirmasi di Kupang selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan tinggi, Rabu (2/12).

Abdul sapaan abdul hakim ,mengatakan, hal itu terkait perkembangan atas penyidikan kasus dugaan korupsi dan pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara Rp 3 triliun. Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT telah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada Karni ilyas dan Gories Mere untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut yang melibatkan keduanya.

Abdul Hakim mengatakan surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh kedua saksi. Akan tetapi, lanjut dia,  keduanya tidak menghadiri pemeriksaan pada Rabu (2/12) maka pihaknya akan mengagendakan kembali panggilan kedua.

"Kami akan jadwalkan lagi jika kedua saksi tidak hadir sebagai saksi dalam pemanggilan pertama ini," Ujar Abdul Hakim Saat di konfirmasi di kupang (2/12).

Sebelumnya, Abdul Hakim mengatakan penyidik Kejaksaan NTT sudah mengantongi Nama – nama calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidikan kasus tersebut. Dia mengatakan, penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu.

"Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020," kata Abdul.

Related Posts