Bupati Lamsel Letakkan Batu Pertama Rencana Kantor Desa Sabahbalau

www.republik62.com TANJUNGBINTANG---Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melakukan seremoni peletakan batu pertama rencana pembangunan Kantor Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, Kamis (5/2/21). Acara dilakukan di lahan kebun karet non produktif milik PTPN VII Unit Kedaton yang berada di wilayah Sabahbalau.

Dalam sambutannya, bupati yang terpilih kembali ini mengaku prihatin dengan desa yang berbatasan langsung dengan Kota Bandarlampung itu selama ini tidak memiliki kantor definitif. Ia mendapat laporan, kantor dan balai desa yang selama ini digunakan adalah sewa pakai.

“Saya heran desa yang konon lahir tahun 1908 ini kantor desanya nyewa. Lebih miris lagi, kemarin saya dapat surat tembusan bahwa kantor desa diusir sama pemiliknya. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada PTPN VII dan seluruh aparat Desa Sabahbalau yang bisa bekerja sama untuk mewujudkan keinginan kita semua,” kata Nanang.

Hadir pada acara itu, Manajer PTPN VII Unit Kedaton Rusman Ali, Sekkab Lamsel Thamrin, Camat Tanjungbintang Hendri Hatta, para Kades se Kecamatan Tanjungbintang, dan para tokoh setempat.

Tentang status lahan yang digunakan, Manajer PTPN VII Unit Kedaton Rusman Ali mengatakan, secara prinsip pihaknya selalu mendukung program pemerintah, terutama di desa sekitar kebun, dan prinsipnya baik PTPN VII maupun pihak pemerintahan Desa sepakat untuk melaksanakan rencana ini sesuai ketentuan atau prosedur yg berlaku.

“Pada prinsipnya, PTPN VII membuka diri bekerjasama dengan pemerintah daerah, yang terpenting mekanisme dan ketentuan kita penuhi".

Terkait luasan dan penetapan lokasi masih dalam evaluasi. Demikian juga dengan opsi pemanfaatan aset lahan non produktif yang dikeluarkan oleh PTPN VII, apakah pelepasan atau dengan pola sewa pakai atau pola lainnya yang tercantum dalam Permen BUMN masih akan dikaji lebih lanjut.

Untuk itu, Rusman minta kepada pihak Desa untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang berlaku. Manajemen PTPN VII berkomitmen untuk tetap mendukung program-program pemerintah daerah, tetapi jangan sampai ada penyimpangan terhadap pemenuhan aspek legal agar terhindar dari implikasi hukum, sehingga tetap terjaga relasi harmonis antara PTPN VII dengan stakeholder.

“Saya pastikan lagi, PTPN VII akan tetap mendukung, tetapi harap semua bersabar dan menjalankan proses sesuai dengan aspek legalitas yang berlaku. Sebab, ini berdampak untuk jangka panjang. Kita harus menyikapinya dengan lebih bijak,” kata dia. (*)

Related Posts